Pilkada Sumbawa yang berlangsung tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakan serentak dengan calon-calon pemimpin sebagai berikut:

1. H. M. HUSNI DJIBRIL, B.Sc - DR H. MUHAMMAD IKHSAN, M.Pd

Nomor urut 1 dengan nama calon bupati/walikota: H. M. HUSNI DJIBRIL, B.Sc yang merupakan seorang [Bupati]. Pendampingnya adalah DR H. MUHAMMAD IKHSAN, M.Pd yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN).

Pasangan calon ini maju lewat jalur PARTAI POLITIK. Didukung oleh PDI,PERJUANGAN PKB PAN.

• Model BB.1 KWK (Kepala Daerah)
• Model BB.1 KWK (Wakil Kepala Daerah)
• Model BB.2 KWK (Kepala Daerah)
• Model BB.2 KWK (Wakil Kepala Daerah)
• Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (Kepala Daerah)
• Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (Wakil Kepala Daerah)
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Kepala Daerah)
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara (Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya (Kepala Daerah)
• Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya (Wakil Kepala Daerah)
• Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (Kepala Daerah)
• Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon (Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon (Wakil Kepala Daerah)
• Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon (Kepala Daerah)
• Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon (Wakil Kepala Daerah)
• Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak (Kepala Daerah)
• Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak (Wakil Kepala Daerah)
• Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar (Kepala Daerah)
• Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Wakil Kepala Daerah)
• Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Kepala Daerah)
• Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Wakil Kepala Daerah)
• Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Kepala Daerah)
• Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Wakil Kepala Daerah)
• Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar (Kepala Daerah)
• Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar (Wakil Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Berwarna ukuran 4x6 cm (Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Berwarna ukuran 4x6 cm (Wakil Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm (Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm (Wakil Kepala Daerah)
• Softcopy Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) (Kepala Daerah)
• Softcopy Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) (Wakil Kepala Daerah)
• Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Wakil Kepala Daerah)
• Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang (Wakil Kepala Daerah)
• Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (Wakil Kepala Daerah)
• Hasil Pemeriksaan Kesehatan (Kepala Daerah)
• Hasil Pemeriksaan Kesehatan (Wakil Kepala Daerah)
• Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon
• Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan
• Model B KWK-Parpol
• Model B.1 KWK-Parpol : PKB
• Model B.1 KWK-Parpol : PDI PERJUANGAN
• Model B.1 KWK-Parpol : PAN
• Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya : PKB
• Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya : PDI PERJUANGAN
• Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya : PAN

2. NURDIN RANGGABARANI, SH.,MH - H. BURHANUDDIN JAFAR SALAM, SH.,MH

Nomor urut 2 dengan nama calon bupati/walikota: NURDIN RANGGABARANI, SH.,MH yang merupakan seorang Swasta/Lain-lain. Pendampingnya adalah H. BURHANUDDIN JAFAR SALAM, SH.,MH yang bekerja sebagai Swasta/Lain-lain.

Pasangan calon ini maju lewat jalur PARTAI POLITIK. Didukung oleh PPP DEMOKRAT.

• Model BB.1 KWK (Kepala Daerah)
• Model BB.1 KWK (Wakil Kepala Daerah)
• Model BB.2 KWK (Kepala Daerah)
• Model BB.2 KWK (Wakil Kepala Daerah)
• Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (Kepala Daerah)
• Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (Wakil Kepala Daerah)
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Kepala Daerah)
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara (Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya (Kepala Daerah)
• Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya (Wakil Kepala Daerah)
• Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (Kepala Daerah)
• Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon (Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon (Wakil Kepala Daerah)
• Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon (Kepala Daerah)
• Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon (Wakil Kepala Daerah)
• Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak (Kepala Daerah)
• Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak (Wakil Kepala Daerah)
• Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar (Kepala Daerah)
• Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Wakil Kepala Daerah)
• Bukti iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers (Kepala Daerah)
• Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers (Kepala Daerah)
• Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Kepala Daerah)
• Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana atau Mantan Terpidana (Kepala Daerah)
• Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Kepala Daerah)
• Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Wakil Kepala Daerah)
• Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Kepala Daerah)
• Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Wakil Kepala Daerah)
• Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar (Kepala Daerah)
• Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar (Wakil Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Berwarna ukuran 4x6 cm (Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Berwarna ukuran 4x6 cm (Wakil Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm (Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm (Wakil Kepala Daerah)
• Softcopy Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) (Kepala Daerah)
• Softcopy Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) (Wakil Kepala Daerah)
• Hasil Pemeriksaan Kesehatan (Kepala Daerah)
• Hasil Pemeriksaan Kesehatan (Wakil Kepala Daerah)
• Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon
• Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan
• Model B KWK-Parpol
• Model B.1 KWK-Parpol : PPP
• Model B.1 KWK-Parpol : DEMOKRAT
• Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya : PPP
• Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya : DEMOKRAT

3. Ir TALIFUDDIN, M.Si - SUDIRMAN, S.IP

Nomor urut 3 dengan nama calon bupati/walikota: Ir TALIFUDDIN, M.Si yang merupakan seorang Swasta/Lain-lain. Pendampingnya adalah SUDIRMAN, S.IP yang bekerja sebagai Swasta/Lain-lain.

Pasangan calon ini maju lewat jalur PERSEORANGAN.

• Model BB.1 KWK (Kepala Daerah)
• Model BB.1 KWK (Wakil Kepala Daerah)
• Model BB.2 KWK (Kepala Daerah)
• Model BB.2 KWK (Wakil Kepala Daerah)
• Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (Kepala Daerah)
• Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (Wakil Kepala Daerah)
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Kepala Daerah)
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara (Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya (Kepala Daerah)
• Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya (Wakil Kepala Daerah)
• Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (Kepala Daerah)
• Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon (Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon (Wakil Kepala Daerah)
• Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon (Kepala Daerah)
• Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon (Wakil Kepala Daerah)
• Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak (Kepala Daerah)
• Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak (Wakil Kepala Daerah)
• Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar (Kepala Daerah)
• Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Wakil Kepala Daerah)
• Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Kepala Daerah)
• Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Wakil Kepala Daerah)
• Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Kepala Daerah)
• Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Wakil Kepala Daerah)
• Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar (Kepala Daerah)
• Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar (Wakil Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Berwarna ukuran 4x6 cm (Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Berwarna ukuran 4x6 cm (Wakil Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm (Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm (Wakil Kepala Daerah)
• Softcopy Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) (Kepala Daerah)
• Softcopy Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) (Wakil Kepala Daerah)
• Hasil Pemeriksaan Kesehatan (Kepala Daerah)
• Hasil Pemeriksaan Kesehatan (Wakil Kepala Daerah)
• Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon
• Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan
• Model B KWK-Perseorangan
• Salinan BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan atau BA.7 Perseorangan Perbaikan/BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan

4. DRS H MAHMUD ABDULLAH - DEWI NOVIANY, S.Pd.,M.Pd.

Nomor urut 4 dengan nama calon bupati/walikota: DRS H MAHMUD ABDULLAH yang merupakan seorang Wakil Bupati. Pendampingnya adalah DEWI NOVIANY, S.Pd.,M.Pd. yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN).

Pasangan calon ini maju lewat jalur PARTAI POLITIK. Didukung oleh GOLKAR NASDEM PKS.

• Model BB.1 KWK (Kepala Daerah)
• Model BB.1 KWK (Wakil Kepala Daerah)
• Model BB.2 KWK (Kepala Daerah)
• Model BB.2 KWK (Wakil Kepala Daerah)
• Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (Kepala Daerah)
• Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (Wakil Kepala Daerah)
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Kepala Daerah)
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara (Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya (Kepala Daerah)
• Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya (Wakil Kepala Daerah)
• Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (Kepala Daerah)
• Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon (Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon (Wakil Kepala Daerah)
• Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon (Kepala Daerah)
• Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon (Wakil Kepala Daerah)
• Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak (Kepala Daerah)
• Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak (Wakil Kepala Daerah)
• Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar (Kepala Daerah)
• Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Wakil Kepala Daerah)
• Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Kepala Daerah)
• Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Wakil Kepala Daerah)
• Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Kepala Daerah)
• Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Wakil Kepala Daerah)
• Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar (Kepala Daerah)
• Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar (Wakil Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Berwarna ukuran 4x6 cm (Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Berwarna ukuran 4x6 cm (Wakil Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm (Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm (Wakil Kepala Daerah)
• Softcopy Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) (Kepala Daerah)
• Softcopy Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) (Wakil Kepala Daerah)
• Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (Wakil Kepala Daerah)
• Hasil Pemeriksaan Kesehatan (Kepala Daerah)
• Hasil Pemeriksaan Kesehatan (Wakil Kepala Daerah)
• Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon
• Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan
• Model B KWK-Parpol
• Model B.1 KWK-Parpol : GOLKAR
• Model B.1 KWK-Parpol : NASDEM
• Model B.1 KWK-Parpol : PKS
• Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya : GOLKAR
• Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya : NASDEM
• Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya : PKS

5. Ir. H. SYARAFUDDIN JAROT, M.P - Ir. H. MOKHLIS, M.Si

Nomor urut 5 dengan nama calon bupati/walikota: Ir. H. SYARAFUDDIN JAROT, M.P yang merupakan seorang Swasta/Lain-lain. Pendampingnya adalah Ir. H. MOKHLIS, M.Si yang bekerja sebagai Swasta/Lain-lain.

Pasangan calon ini maju lewat jalur PARTAI POLITIK. Didukung oleh GERINDRA HANURA BERKARYA PKPI.

• Model BB.1 KWK (Kepala Daerah)
• Model BB.1 KWK (Wakil Kepala Daerah)
• Model BB.2 KWK (Kepala Daerah)
• Model BB.2 KWK (Wakil Kepala Daerah)
• Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (Kepala Daerah)
• Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (Wakil Kepala Daerah)
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Kepala Daerah)
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara (Kepala Daerah)
• Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya (Kepala Daerah)
• Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya (Wakil Kepala Daerah)
• Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (Kepala Daerah)
• Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon (Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon (Wakil Kepala Daerah)
• Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon (Kepala Daerah)
• Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon (Wakil Kepala Daerah)
• Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak (Kepala Daerah)
• Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak (Wakil Kepala Daerah)
• Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar (Kepala Daerah)
• Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar (Wakil Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Kepala Daerah)
• Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Wakil Kepala Daerah)
• Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Kepala Daerah)
• Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Wakil Kepala Daerah)
• Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Kepala Daerah)
• Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Wakil Kepala Daerah)
• Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar (Kepala Daerah)
• Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar (Wakil Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Berwarna ukuran 4x6 cm (Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Berwarna ukuran 4x6 cm (Wakil Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm (Kepala Daerah)
• Softcopy Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm (Wakil Kepala Daerah)
• Softcopy Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) (Kepala Daerah)
• Softcopy Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) (Wakil Kepala Daerah)
• Hasil Pemeriksaan Kesehatan (Kepala Daerah)
• Hasil Pemeriksaan Kesehatan (Wakil Kepala Daerah)
• Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon
• Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan
• Model B KWK-Parpol
• Model B.1 KWK-Parpol : GERINDRA
• Model B.1 KWK-Parpol : BERKARYA
• Model B.1 KWK-Parpol : HANURA
• Model B.1 KWK-Parpol : PKPI
• Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya : GERINDRA
• Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya : BERKARYA
• Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya : HANURA
• Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya : PKPI

Alamat Bank Alamat Kantor Alamat MA Alamat MI Alamat SD Alamat SMA Alamat SMK Alamat SMP/MTs Contoh Flanel CPNS 2019 Download Download Spesifikasi HP Film Hasil Pemilu 2024 Hasil Pilkada 2017 Hasil Pilkada 2020 Hobi Kebun Kantor Bank Kantor Cabang Bank Mandiri Kantor Pajak Lowongan Kerja Menggambar dan Mewarnai Pengertian Peraturan Pemerintah selebrita Tekno Uncategorized Viral

January 2016 February 2016 March 2016 April 2016 May 2016 June 2016 July 2016 August 2016 September 2016 October 2016 November 2016 January 2017 February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 January 2020 February 2020 March 2020 April 2020 May 2020 June 2020 July 2020 August 2020 September 2020 October 2020 November 2020 January 2021 February 2021 March 2021 April 2021 May 2021 June 2021 July 2021 August 2021 September 2021 October 2021 November 2021 January 2022 February 2022 March 2022 April 2022 May 2022 June 2022 July 2022 August 2022 September 2022 October 2022 November 2022 January 2023 February 2023 March 2023 April 2023 May 2023 June 2023 July 2023 August 2023 September 2023 October 2023 November 2023 January 2024 February 2024 March 2024 April 2024 May 2024 June 2024 July 2024 August 2024 September 2024 October 2024 November 2024